Covid-19 dan tantangan keamanan kelautan Indonesia

Oleh- Aristyo Rizka Darmawan, Dosen dan peneliti senior di Center for Sustainable Ocean Policy di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama beberapa bulan terakhir, dunia dikejutkan dengan wabah Covid-19. Meskipun awalnya hanya merupakan masalah kesehatan masyarakat, dampaknya telah jauh melampaui itu. Ekonom, sosiolog, psikolog, dan ahli dari semua bidang mulai menganalisa perubahan yang disebabkan oleh pandemi di bidang mereka.

Efek sekunder yang paling utama adalah dampak ekonomi. Banyak ekonom yang memprediksi pandemi akan menyebabkan krisis ekonomi, bahkan ada yang mengatakan krisis ini akan lebih parah daripada krisis keuangan pada tahun 2007 maupun krisis finansial Asia pada tahun 1997. Pemerintah dipaksa untuk mengambil langkah drastis untuk mempersiapkan potensi tersebut, dan tanggapan kebijakan mereka untuk menghadapi dampak Covid-19 selain masalah kesehatan masyarakat.

Dampak tersebut telah dirasakan di sektor keamanan kelautan. Indonesia telah mengumumkan pemotongan anggaran pertahanannya sebesar hampir 590 juta Dolar Amerika. Realokasi anggaran dari sektor pertahanan ini akan memiliki dampak langsung terhadap anggaran angakatan laut, yang merupakan garis terdepan keamanan kelautan dan kesadaran wilayah kelautan Indonesia. Dan Indonesia tidak sendirian – banyak negara di Asia juga memangkas anggaran pertahanan tahun 2020 mereka sebagai tanggapan terhadap Covid-19. Thailand misalnya, telah memangkas anggaran pertahanannya sebesar 555 juta Dolar Amerika. Negara-negara kelautan lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina juga menghadapi kendala yang sama.

Realokasi anggaran yang signifikan ini mengurangi kapasitas militer dan berkemungkinan melemahkan kemampuan tanggapan terhadap ancaman bersama karena kerja sama kelautan dan latihan bersama dikurangi atau bahkan dibatalkan. Filipina telah membatalkan latihan Balikatan 2020 dengan Amerika Serikat dan Australia. Latihan Rim Pasifik yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat telah dipersingkat menjadi dua minggu, di mana keseluruhan acaranya dilaksanakan di tengah laut – sangat berbeda dengan iterasi lima minggu yang diterapkan di tahun 2018.

Sangat disayangkan, penurunan kapasitas di wilayah ini datang saat ancaman keamanan kelautan tampaknya semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok telah melakukan beberapa operasi agresif di Laut Tiongkok Selatan. Pada bulan April, pemerintah Tiongkok mengirimkan kapal penelitian, untuk melakukan survei terhadap dasar laut di landas benua Malaysia. Hal ini meningkatkan ketegangan atas eksplorasi minyak dan gas di antara Malaysia dan Vietnam yang telah dimulai sejak bulan Desember. Beberapa minggu sebelumnya, insiden lain terjadi antara Vietnam dan Tiongkok ketika kapal penjaga pantai Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan Vietnam di Kepulauan Paracel.

Mengingat insiden-insiden ini terjadi selama wabah COVID-19, Tiongkok tampaknya memanfaatkan kelemahan negara lain untuk menegaskan tuntutannya sendiri. Indonesia harus mengantisipasi dan lebih siap menghadapi tantangan atas hak kelautannya sendiri, terutama di kawasan ekonomi khusus di bagian utara Kepulauan Natuna di mana Tiongkok sering mengirimkan armada pengangkapan ikan dan kapal penjaga pantai untuk menegaskan tuntunan ilegal sembilan garis putus-putusnya.

Tantangan berpotensial lainnya bagi keamanan kelautan Indonesia yang diperburuk oleh Covid-19 adalah pembajakan. Indonesia dan Asia Tenggara telah sejak lama dianggap sebagai salah satu zona yang paling berbahaya karena pembajakan. Lebih dari 60 persen pembajakan kapal selama tahun 1993 hingga 2015 terjadi di Asia Tenggara, dan lebih dari 20 persen dari insiden tersebut terjadi di perairan Indonesia. Penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi tidak hanya mempengaruhi anggaran militer dan penegak hukum kelautan dalam menghadapi pembajakan, tetapi juga akan memicu peningkatan insiden pembajakan. Seperti yang diamati oleh Robert McCabe, pada tahun 1993 hanya ada 10 insiden pembajakan di perairan Indonesia, sedangkan pada tahun 1999, hanya dua tahun setelah Krisis Keuangan Asia, angka inside meningkat menjadi 115 – lebih dari 10 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Data statistik lain dari Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery menunjukkan bahwa pada tahun 2010, dua tahun setelah krisis keuangan tahun 2008, insiden pembajakan meningkat 25 persen. Peningkatan ini kemungkinan besar berasal dari kombinasi peningkatan motif ekonomi untuk melakukan pembajakan dan pengurangan tenaga penegak hukum di laut karena pengurangan anggaran. Inisiatif kerja sama kelautan seperti patroli pembajakan bersama juga akan terpengaruh karena pemotongan anggaran tersebut.

Seiring Indonesia membuat penyesuaian anggaran yang dibutuhkan karena dampak ekonomi dari Covid-19, maka harus berhati-hati untuk mempertimbangkan dampak dari realokasi tersebut serta tantangan yang mungkin akan muncul pada keadaan saat ini. Di bidang keamanan, Indonesia harus memberikan perhatian khusus terhadap ancaman yang akan meningkat selama pandemi ataupun setelahnya. Ancaman keamanan kelautan dari Tiongkok yang semakin tegas serta masalah pembajakan yang kemungkinan besar akan bertumbuh akibat pandemi menyarankan bahwa pemotongan anggaran kemampuan kelautan Indonesia perlu dikelola dengan hati-hati. Jika Indonesia bisa menentukan kemampuan mana yang harus diprioritaskan, ia dapat bisa mengurangi kerugian yang timbul akibat pemotongan ini pada keamanan di perairannya dan wilayahnya secara keseluruhan.

Latest Magazine

Our Sponsors







Maritime Events

24 - 26 August 2021
Radisson Golf & Convention Centre, Indonesia